Kendala Anggaran, Pemkab Tasik Andalkan Desa Mendata Kesejahteraan Masyarakat

  Rabu, 13 November 2019   Irpan Wahab Muslim
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Terdapat 222.823 rumah tangga, 749.828 jiwa, dan 233.580 kepala keluarga di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan berbagai fasilitas jaminan sosial (jamsos) dari pemerintah.

Hal itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya.

Kasi Pengelola Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Lina rohmawati menuturkan, data tersebut harus dilakukan verifikasi ulang ke lapangan untuk memastikan kondisi sesungguhnya masyarakat. Verifikasi dilakukan agar berbagai program jamsos untuk masyarakat tidak salah sasaran.

Namun, kata Lina, pihaknya terkendala tidak adanya anggaran untuk melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Menyiasatinya, pihak dinas meminta kepada pemerintahan desa untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

“Karena yang tahu kondisi riil dilapangan masyarakat itu tingkat desa, bahkan tingkat RT dan RW. Kita sudah melatih mereka dan menginformasikan apapun informasi dari Kementerian Sosial, karena tidak ada anggaran. Padahal pelaksanaan verifikasi dibebankan kepada pemerintah daerah,“ kata Lina, Rabu (13/11/2019).

Sedangkan untuk penerima jamkes dari pemerintah, kata Lina, sebanyak 135.357 keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan sosial pangan dan 85.729 kepala keluarga mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH).

“Kalau untuk pemutakhiran penerima manfaat bantuan sosial pangan itu dilakukan satu bulan sekali, kalau untuk PKH itu dilakukan tiga bulan sekali, “ ucapnya.

Lina mengakui, sejauh ini pihaknya belum mempunyai data pasti terkait jumlah masyarakat miskin. Sementara DTKS itu hanya jumlah masyarakat miskin yang sudah pasti mendapatkan jamsos dari pemerintah. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten tasikmalaya sendiri mencapai 1,7 juta jiwa.

“Makanya kami meminta dan mengharapkan, pemerintah desa aktif dalam melakukan pendataan di tengah masyarakat. Setelah itu diajukan oleh desa kepada kementerian, kan sudah ada operatornya di tingkat desa. Kami tentunya tidak ingin ada masyarakat miskin yang tidak kebagian jamsos dari pemerintah,“ paparnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar