20 Desa di Kabupaten Tasik Sudah Sadar Hukum

  Sabtu, 16 November 2019   Irpan Wahab Muslim
Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna, Sabtu (16/11/2019). (Ayotasik.com/Irpan Wahab)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM – Sedikitnya, 20 Desa dari 351 Desa di Kabupaten Tasikmalaya sudah masuk Desa Sadar Hukum. Hal itu berdasarkan MoU gerakan desa sadar hukum berbasis Alterntif Penyelesaian Sengketa (APS) Lbh Ansor Kabupaten Tasikmalaya dengan 20 pemerintahan Desa.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik menuturkan, pembentukan desa sadar hukum didasarkan pada banyaknya masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan akses hukum.  Dengan desa sadar hukum ini, masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan hukum bisa dibantu secara gratis.

"Jadi, apabila ada masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum tertentu, bisa mengakses dan dibantu secara gratis. Kami sebagai fasilitator ingin membantu masyarakat di bawah, " kata Asep saat melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum di Desa Sukaherang Kecamatan Singaparna, Sabtu (16/11/2019).

Melalui MoU itu, kata Asep, dibentuk Pos Bantuan Hukum yang diisi oleh 5 orang paralegal. Paralegal itu terus diberi pemahaman tentang hukum.

"Nantinya masyarakat miskin bisa berkonsultasi soal hukum di Posbakum tiap desa yang sudah MoU dengan kita," katanya.

MoU dengan LBH Ansor yang melahirkan Posbakum itu diapresiasi Kepala Desa Sukaherang Nana Heryana. Masyarakat di wilayahnya sangat terbantu dengan kehadiran Posbakum karena bisa membantu masyarakat dalam perkara hukum

Nana menambahkan, perkara hukum yang biasa muncul di masyarakat seperti perceraian, isbat nikah, dan sengketa di masyarakat bisa diselesaikan dengan gratis.

"Alhamdulilah keberadaa posbakum ini membantu sekali masyarakat kami yang buta tentang hukum," kata Nana.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar