Menkeu akan Kaji Empat Hari Kerja Bagi ASN

  Rabu, 11 Desember 2019   Ananda Muhammad Firdaus
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Ist)

JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih ingin mengkaji secara mendalam soal wacana pemangkasan jam kerja bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN). Wacana itu menjadikan ASN hanya bekerja empat hari dalam seminggu dan mulai diuji coba per Januari 2020.

“Kita akan godok dan formulasikan ke dalam lingkungan kita termasuk sisi jam dan hari kerja,” katanya di di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Sri Mulyani mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebab dalam Kementerian Keuangan ada beberapa bagian yang memang membutuhkan untuk siaga di kantor selama 24 jam dalam seminggu seperti di pelabuhan.

"Ada bagian yang fleksibel, ada yang harus 24 jam melayani tujuh hari seminggu di pelabuhan misalnya. Maka enggak mungkin dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, ia menegaskan yang terpenting saat ini adalah untuk tetap fokus menjalankan berbagai instruksi presiden dalam menciptakan birokrasi yang melayani secara efisien sekaligus melalui aturan yang simpel sehingga tidak mengganggu kinerja.

"Saya enggak beri tanggapan rencana itu, fokusnya sesuai instruksi presiden jadi kita akan merespons dengan mempelajari ide-ide itu," katanya.

Sementara itu pada Senin (9/12/2019), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menilai tidak perlu penambahan libur ASN dalam rangka untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

"Kalau mau mengoptimalkan kinerja ASN melayani masyarakat, mempercepat perizinan, ya mbok jangan banyak-banyak liburnya gitu aja," katanya.

Menurut Tjahjo, libur dua hari seminggu pada Sabtu dan Minggu untuk aparatur sipil negara dinilai sudah cukup serta sebenarnya ASN juga mendapat libur pada momen-momen tertentu juga.

“Bagi kementerian kami jangan banyak-banyak libur lah toh belum hari-hari besar banyak sekali di negara kita belum lagi cuti hamil," ujarnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar