Jaga Netralitas ASN, Pemkab Tasik Keluarkan Edaran

  Selasa, 10 Maret 2020   Irpan Wahab Muslim
Ilustrasi ASN.

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Asisten Pemerintahan dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Muchsin mengatakan, berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik semua golongan dan partai politik.

Mempertegas netralitas ASN itu, Pemkab Tasikmalaya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menerbitkan surat edaran (SE) nomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Februari, tentang Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

SE Bupati tersebut sebagai tindak lanjut dari SE Mendagri nomor 273/487/SJ tertanggal 20 Januari 2020, tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilakada serentak di Kabupaten Tasikmalaya.

"Maka untuk mewujudkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, maka ASN harus menjaga netritas dalam pelaksanaan Pilkada ini," kata Muchsin, Selasa (10/3/2020).

Menurut Muksin, jika nanti terbukti ada ASN/PNS yang tidak netral dalam Pilkada atau berpihak kepada bakal salah satu pasangan calon, maka ada peran dari Bawaslu yang akan menindaklanjutinya. Adapun sanksinya nanti dari Komisi ASN.

"Ada sanksi indisipliner atau kode etik PNS, nanti KASN yang memberikan sanksi sesuai kesalahan diperbuatnya. Bisa penurunan jabatan atau golongan hingga pemecatan, ketika kena sanksi pidana pemilu," tegas Muksin.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar