ASN Tak Netral Disoroti di Pemilu Kabupaten Tasik

  Jumat, 12 Juni 2020   Irpan Wahab Muslim
ilustrasi ASN. (Ayobandung.com/Ananda M Firdaus)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Jelang tahapan pilkada pada 15 Juni 2020, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Pilkada serentak Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (12/6/2020).

Rakor dihadiri unsur perwakilan dari KPU, Bawaslu, Polres Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota dan Kejaksaan. Isu yang paling disorot berkaitan dengan IKP di Pilkada Tasikmalaya adalah soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda menjelaskan, rapat koordinasi bersama semua unsur perwakilan terkait ini, dilaksanakan dalam rangka pemetaan IKP di Pilkada serentak Tasikmalaya.

"Dalam rakor ini kita bersama semua pihak terkait mengumpulkan data, unsur apa saja kaitan IKP di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini. Salah satunya kita soroti soal netralitas ASN yang setiap even pemilu seringkali hadir menghiasi pelanggaran di pemilu termasuk di pilkada," Kata Dodi.

Ditambahkan Dodi, selain pelanggaran soal netralitas ASN, juga yang disoroti politik uang, black campaign, dan berita hoaks yang seringkali menyebabkan beberapa pihak atau calon dirugikan.

"Khusus di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya angka IKP ini cukup tinggi, terutama netralitas ASN dan politik uang sangat rentan terjadi," papar Dodi.

Menurut Dodi, IKP di pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya setiap evennya cukup tinggi, apalagi di Pilkada Tasik ini sekarang muncul calon inkumben, sehingga menjadi sorotan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN.

Adapun soal sanksi, ungkap dia, seperti contoh dalam pelanggaran netralitas ASN, jika memang terbukti bersalah bahkan melakukan tindak pidana pemilu, sanksi paling berat bisa sampai pemecatan.

"Jika ada pelanggaran kode etik atau disipilin ASN, Bawaslu nanti menyampaikan atau merekomendasikan ke Bawaslu provinsi untuk kemudian disampaikan ke Komisi ASN, yang akan memberikan keputusan dan sanksi," kata Dodi.

Dia menambahkan bahwa IKP di setiap tingkatan pemilu baik Pilpres, Pileg, Pilgub sampai ke Pilkada pasti selalu ada dan sangat rentan sekali terjadi.

"Artinya setelah kondisi pandemi Covid-19 ini cukup menurun di Kabupaten Tasikmalaya, kita melanjutkan kembali rapat koordinasi untuk menentukan dan mengumpulkan data IKP ini, walaupun sebelum pandemi sudah disusun," jelas dia.

Artinya, tambah Dodi, setelah nanti data-data IKP di Pilkada Tasik ini dikumpulkan dan selesai disusun, dilaporkan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu provinsi Jawa Barat.

"Nanti, akan keluar hitungan persentasi IKP di Kabupaten Tasikmalaya dari Bawaslu RI, berapa persen tingkat kerawanannya, nanti hasilnya keluar, dan Bawaslu menyiapkan langkah untuk melakukan pengawasan," tambah Dodi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar