Empat Tahapan Pilkada 2020 Berpotensi Timbulkan "Banyak Kontak"

  Selasa, 23 Juni 2020   Republika.co.id
Ilustrasi. (Antara)

JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah dipastikan terlaksana pada bulan Desember 2020. Guna menekan penyebaran Covid-19, protokol kesehatan diwacanakan diterapkan dalam setiap tahapan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menuturkan, setidaknya ada empat tahapan Pilkada 2020 yang paling banyak kontak dengan masyarakat. Pilkada di tengah pandemi ini membuat semua pihak yang terlibat termasuk masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

"Ada minimal empat tahapan yang banyak kontak dengan masyarakat. Mudah-mudahan di empat tahapan ini kualitasnya tetap terjaga," ujar Abhan dalam webinar nasional Pilkada Serentak 2020, Selasa (23/6/2020).

Pertama, tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan yang dijadwalkan pada 24 Juni-12 Juli 2020. Abhan mengingatkan, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak melaksanakan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan ala kadarnya.

Meskipun verifikasi faktual dukungan dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19, KPU harus memastikan kualitas tetap terjaga baik. Sebab, verifikasi faktual yang diamanatkan dalam undang-undang dengan metode sensus yaitu mendatangi satu per satu pendukung, dilaksanakan dengan menyesuaikan protokol kesehatan.

Kedua, tahapan pemutakhiran data pemilih, yang terdapat interaksi penyelenggara pilkada dengan masyarakat. Penyelenggara pemilu ad hoc akan memastikan setiap warga yang memiliki hak pilih masuk daftar pemilih dan juga sebaliknya saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) ke rumah per rumah pada 15 Juli-13 Agustus 2020.

"Maka tentu di tengah pandemi Covid ini pelaksanaan coklit juga harus kualitasnya bagus dan tetap menjaga protokol Covid," kata Abhan.

Ketiga, tahapan kampanye yang berdurasi 71 hari, mulai 26 September sampai 5 Desember 2020. Pasangan calon kepala daerah akan menyampaikan visi misi dan program ke konstituennya masing-masing dipastikan harus mematuhi protokol kesehatan.

Abhan menuturkan, KPU telah menyusun tata cara pelaksanaan kampanye yang boleh tetapi dibatasi dan metode kampanye yang dilarang karena antisipasi penyebaran virus corona. Bawaslu bahkan akan berkoordinasi dengan KPU terkait sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Keempat, tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Sekitar 105 juta jiwa yang memiliki hak pilih di 270 daerah akan mencoblos pada 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara (TPS).

Abhan berharap, pandemi Covid-19 segera berakhir. Paling tidak kurva kasus orang terpapar Covid-19 segera menurun menjelang hari pemungutan suara.

"Sehingga nantinya pada hari H pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember sudah kembali normal atau minimal sudah kurvanya turun," tutur Abhan.

Protokol kesehatan Covid-19 sudah menjadi tata cara dan prosedur dalam Pilkada 2020 sehingga menjadi objek pengawasan Bawaslu. "Prinsip-prinsip protokol kesehatan itu menjadi normal di dalam fungsi pengawasan," ujar Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (22/6).

Dalam rapat itu, Bawaslu memaparkan rancangan Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pilkada Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Sedangkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

Fritz mengatakan, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap masing-masing tahapan pilkada di tengah pandemi. Beberapa tata cara pelaksanaan kegiatan pemilihan berubah karena menyesuaikan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Jadi Bawaslu berperan memastikan apakah tahapan-tahapan yang dilakukan KPU sebagaimana yang telah dirancang di dalam PKPU dilaksanakan sesuai dengan PKPU," kata Fritz.

Ia menuturkan, rancangan Peraturan Bawaslu tersebut mengatur, apabila jajaran KPU hingga penyelenggara pemilu ad hoc di kecamatan dan desa/kelurahan tidak menerapkan protokol kesehatan, Bawaslu memberikan saran perbaikan sesuai dengan tingkatannya. Hal ini juga mengacu pada PKPU yang mengatur penerapan protokol kesehatan dalam setiap prosedur pelaksanaan tahapan pilkada.

Kemudian, Bawaslu juga akan mengawasi pihak lain di luar penyelenggara pilkada. Jika pasangan calon, tim kampanye, petugas penghubung dan/atau para pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan pemilihan, tidak menerapkan protokol kesehatan, Bawaslu segera berkoordinasi dengan jajaran KPU untuk melarang yang bersangkutan mengikuti kegiatan tahapan pilkada.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar