Pemkab Didemo, Warga Padakembang Tasik Ingin Izin Tambang Dicabut

  Kamis, 04 Maret 2021   Irpan Wahab Muslim
Sejumlah massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPEG) mendatangi kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna, Kamis (4/3/2021). (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Sejumlah massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPEG) mendatangi kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna, Kamis (4/3/2021).

Kedatangan massa yang menggunakan kendaraan roda dua dan empat ini, mempertanyakan dikeluarkannya izin pertambangan di blok Leuweung Kesik di Kampung Pasir Ipis Desa/Kecamatan Padakembang.

Massa aksi sempat ingin memaksa masuk komplek perkantoran hingga terjadi aksi dorong dengan petugas kepolisian yang mengamankan jalanya aksi. Namun, setelah bernegosiasi, perwakilan massa aksi sebanyak 20 orang diperbolehkan masuk untuk berdiskusi dengan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Perwakilan massa aksi dari AMPEG kemudian melakukan audiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta dinas terkait dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil audiensi tersebut dibubuhkan ke dalam surat pernyataan yang ditandatangi antar pihak untuk mencabut izin usaha tambang PT. Trican. Massa aksi, dalam audensi pula menegaskan untuk mengawal proses surat pernyataan sikap bersama tersebut sampai ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua AMPG Denden Anwarul Habibudin meminta agar izin tambang PT Trican yang melakukan aktivitas pertambangan Leuweung Kesik di Kampung Pasir Ipis Desa/Kecamatan Padakembang, dicabut oleh pemerintah daerah.

"Tuntutan kami sudah bulat, karena masyarakat bersama tokoh termasuk AMPG meminta izin untuk dicabut. Karena sudah jelas tahun 2012 lalu tokoh masyarakat sudah menandatangani surat pernyataan dengan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum," tegas Denden.

Perihal tuntutan di waktu dahulu, Denden pun mempertanyakan apakah DPRD sudah mengkomunikasikan perihal ini kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.

"Kalau izin tambang ini tidak dicabut kami akan melakukan aksi besar-besaran. Tolong dinas terkait dibuat rekomendasi dicabutnya izin, hadirkan arsip tahun 2012 dengan Bupati Uu bupati Tasikmalaya, buat pernyataan bersama masyarakat, dinas terkait ESDM menolak dan dicabut izin tersebut," papar Denden.

Karena dalam Undang-undang 32 Tahun 2009, tentang lingkungan, lanjut Denden, izin lingkungan dapat dibatalkan jika persyaratan permohonan mengandung cacat hukum, kekeliruan, pemalsuan tanda tangan data atau informasi.

"Tentang kelayakan UKL UPL, kami melaporkan CV Trivan memalsukan dan memanipulasi data tanda tangan masyarakat menjadi dasar pencabutan izin pertambangan tersebut," ucap Denden.

Kabid Tambang Dinas ESDM Cabang VI Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat (Jabar) Pepen Ucu Atalia mengatakan, Dinas ESDM Provinsi Jabar tidak bisa mencabut izin pertambangan, yang bisa adalah pemerintah pusat atau kementerian. Provinsi sebatas menginformasikan apa saja yang menjadi permasalahan di daerah.

"Termasuk permasalahan AMPG masyarakat dan tokoh berkeberatan dengan izin tambang. Saya tidak akan bicara proses izin, IUP Eksplorasi dan Produksi, sah menurut aturan yang ada, ditempuh oleh perusahaan sudah dijalani sudah disampaikan ke dinas perizinan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, " Kata Pepen.

Jadi, terang Pepen, izin tambang PT Trivan persyaratan dan SOP oleh dinas DPMPTSP sudah ditempuh, maka keluar izin. Dinas ESDM tidak ada kepentingan izin dicabut atau tidak. Namun yaang patut diperhatikan izin ini terus berlangsung.

"Masyarakat atau warga Padakembang mempermasalahkan izin ini, di jalur PTUN. Kami hanya mempertahankan bahwa izin ini sudah dikeluarkan DPMPTSP Provinsi dan hari ini sudah ditangan kementerian," kata Pepen.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana mengatakan, tiga permintaan dari perwakilan massa audiensi yakni mengeluarkan nota komisi ke dinas terkait ditinjau ulang keberadaan izin tambang ini dikawal sampai ke BKPSDM.

"Dasarnya disinyalir ada kekeliruan, kalau DPRD mencabut itu melanggar, mengeluarkan nota komisi kawal ke BKPSDM provinsi, ditinjau ulang kembali, ketika mendapat izin, mengeluarkan nota komisi ditinjau ulang, pencabutan atau meninjau ulang. Silahkan mengajukan PTUN, ini hak masyarakat dan kami akan kawal itu, tidak bisa diputuskan, aturan ini dipakai," papar Aang. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar