Almumtaz Minta HRS Dibebaskan Tanpa Syarat

  Kamis, 10 Juni 2021   Heru Rukanda
Almumtaz lakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya menuntut HRS dibebaskan, Kamis, 10 Juni 2021. (Ayotasik.com/Heru Rukanda)

INDIHIANG, AYOTASIK.COM -- Aliansi aktivis dan masyarakat muslim Tasikmalaya (Almumtaz) beraudiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, terkait dengan kasus hukum HRS yang dituntut 6 tahun penjara, Kamis, 10 Juni 2021. Dalam audiensi tersebut DPRD Kota Tasikmalaya mendukung tuntutan Almumtaz yang meminta pembebasan HRS.

Beberapa tuntutan yang disampaikan Almumtaz di antaranya memprotes keras atas tuntutan dzalim yang disampaikan oleh JPU dalam persidangan kasus RS Ummi Bogor.

"Kami menduga kuat hal tersebut sarat dengan kepentingan politik penguasa atau kelompok tertentu," ujar perwakilan Almumtaz, ustaz Yanyan Albayani, Kamis, 10 Juni 2021.

Di samping itu, Almumtaz juga menilai tuntutan 6 tahun penjara kepada HRS adalah sangat tidak rasional. JPU telah menyalahi prosedur peradilan yang berlaku, tidak mengindahkan fakta-fakta yang disampaikan selama persidangan, dan tidak berusaha sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum secara adil dan proporsional.

Dakwaan JPU yang menyatakan sebab terjadinya penyebaran Covid-19 di wilayah kota Bogor hanya semata kepada HRS merupakan hal berlebihan, tidak fair dan tidak valid.

"Kami menitipkan aspirasi kepada DPR RI melalui DPRD Kota Tasikmalaya agar penegak hukum menghentikan kriminalisasi terhadap Al Habib Muhammad Rizieq Shihab dan kawan-kawan, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, segera membebaskannya, dan mengembalikan nama baiknya,"ucapnya.

Almumtaz mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan warga negara NKRI untuk senantiasa bersuara melakukan pembelaan terhadap siapa saja yang mendapatkan perlakuan tidak adil di negeri ini, demi terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ustaz Yanyan mengatakan, urusan yang sedang menimpa ulama dan habib saat ini tak murni persoalan hukum, tapi syarat dengan muatan politik. "Kalau urusan hukum berarti semua pelanggar prokes harus diadili dan diusut. Namun, kenyataannya begitu oknum pejabat melakukan pelanggaran prokes, bahkan berkuruman, artis juga mengadakan kerumunan bahkan dihadiri pimpinan negeri ini dibiarkan," kata dia.

"Jadi kami memandang ini bukan persoalan hukum. Tapi syarat dengan muatan politik. Maka kami dari Almumtaz datang ke DPRD menuntut agar aspirasi kami disampaikan ke DPR RI untuk memanggil Jaksa Agung bahwa JPU telah mengabaikan fakta-fakta persidangan karena telah terjadi ketidakadilan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasik, Agus Wahyudin didampingi Ketua Komisi IV, Dede Muharam, serta anggota komisi IV menyatakan sikap tegas dengan mendukung tuntutan peserta audiensi.

"Kami atas nama pimpinan lembaga DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan dan menuntut agar KH Al Habib Muhammad Rizieq Shihab dibebaskan tanpa syarat," ujar Agus Wahyudin yang disambut takbir para peserta audiensi.

Audiensi berlangsung lebih kurang 2 jam di Ruang Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya dengan berjalan lancar dan tertib. Massa pun membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar