Kejari Kabupaten Tasik Terus Lidik Kasus Bansos, Bidik Terduga Pemotong Bansos

  Kamis, 10 Juni 2021   Irpan Wahab Muslim
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya M. Syarif. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

MANGUNREJA, AYOTASIK.COM – Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalata terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2020 dari pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) senilai Rp 41 miliar lebih untuk 223 lembaga atau yayasan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya. Setidaknya sudah 71 orang saksi dari 61 lembaga diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya.

Bahkan secara bersamaan, sedang dilakukan audit kerugian negara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam dugaan pemotongan bansos tersebut. Termasuk kejaksaan pun sudah melaporkan data hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan melalui ekspose zoom meeting dengan BPK RI.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya M. Syarif mengatakan, perkembangan pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik kejaksaan terhadap para penerima bansos sudah bertambah jumlah yayasan atau lembaga keagamaan, termasuk saksi yang diperiksa.

“Kita sudah ekspose melalui zoom meeting langsung dengan BPK RI. Dari 223 lembaga keagamaan yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, ada 71 saksi dari 61 lembaga atau yayasan,” terang Syarif, Kamis 10 Juni 2021.

Menurut Syarif, melalui zoom meeting tersebut, disampaikan kepada BPK RI data hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari lembaga atau yayasan yang sudah diperiksa sampai saat ini. Sedanfkan kerugian negara sedang diaudit oleh BPK RI.

“BPK ini beberapa bulan yang lalu, telah masuk datang ke Kabupaten Tasikmalaya dan mengambil sampel, ada 19 sampel dan kita pun sudah berkirim surat ke BPK ini, jadi mereka yang mengaudit,” papar Syarif.

Pada intinya, terang Syarif, kejaksaan saat ini terus bekerja memeriksa saksi-saksi dari lembaga atau yayasan keagamaan, sementara BPK RI juga secara bersamaan mengaudit kerugian negara juga.

“Bahkan sudah ada titik terang mengarah ke terduga oknum pengepul, walaupun belum diperiksa. Kita periksa saksi-saksi lembaga dulu. Yang jelas perkara ini tetap berjalan, tidak ada istilah jalan ditempat penanganannya,” tegas Syarif.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Yayat Hidayat menambahkan dari 233 lembaga penerima bansos sebanyak 71 orang saksi dari 61 lembaga atau yayasan sudah diperiksa.

Menurut Yayat, untuk 46 orang saksi mengakui adanya pemotongan bansos yang diterima  lembaganya. Sementara 15 orang saksi sisanya tidak mengakui. 

“Untuk saksi dari lembaga yang tidak mengakui adanya pemotongan, akan dilaksanakan audit secara fisik oleh penyidik kejaksaan langsung ke lapangan. Penyidik tidak percaya begitu saja, yang disampaikan saksi, tidak ada pemotongan,” ungkap Yayat.

Bahkan, jelas Yayat, ketika penyidik melakukan audit fisik ke lapangan, kemudian akhirnya ditemukan adanya pemotongan, saksi dari lembaga yang awalnya tidak mengaku potongan tersebut bisa tersangkut hukum atau pidana.

Yayat menambahkan, masih ada sekitar 162 lembaga atau yayasan keagamaan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kejaksaan. Intinya, dalam perkembangan kasus dugaan pemotongan dana hibah provinsi tahun 2020 ini, selain terus bertambah lembaga yang diperiksa juga, penyidik sudah mengarah ke terduga oknum yang mengkondisikan pemotongan.

“Selain terduga pengepul dan pemotong di lapangan, juga terduga pelaku besarnya, sudah dibidik siapa saja orang-orang nya. Kemungkinan besar akan ada penetapan tersangkanya,” ungkap Yayat.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar