Kasus Kematian Meningkat, Petugas Pemakaman Covid-19 di Kota Tasik Kehabisan APD

  Rabu, 23 Juni 2021   Heru Rukanda
Petugas pemakaman Covid-19 Kota Tasikmalaya saat memakamkan pasien meninggal akibat Covid-19 di TPU Aisha Rashida. (Ayotasik.com/Ist)

BUNGURSARI, AYOTASIK.COM -- Beberapa pekan terakhir ini kasus kematian pasien akibat Covid-19 di Kota Tasikmalaya meningkat pesat. Sejak awal Juni hingga Rabu 23 Juni 2021 jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 jumlahnya mencapai 67 orang. 

Meningkatnya kasus kematian tersebut berakibat pada habisnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) petugas pemakaman habis. Untuk memenuhi ketersediaan APD, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya berupaya mengalihkan anggaran alokasi kegiatan lainnya untuk mencukupi kebutuhan APD petugas karena memang anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Tasikmalaya minim. 

"Ada laporan bahwa APD petugas pemakaman Covid-19 habis. Saya sudah minta Plt BPBD untuk cepat mengajukan karena memang kondisinya seperti ini. Kita sedang kekurangan anggaran dan sedang mencari realokasi anggaran dari kegiatan lain," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan, Rabu, 23 Juni 2021. 

Menurutnya Ivan, sekarang anggaran yang tersisa ada di BTT sebesar Rp1,5 Miliar, tapi ini juga tidak bisa dipakai hanya penanganan Covid-19 saja, karena diperuntuk bagi penanganan bencana lainnya. 

Ia menyebut, pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran Covid-19 terutama anggaran kebutuhan untuk pemakaman pasien meninggal yang sangat mendesak dengan kondisi darurat sekarang ini. Perhitungan anggaran mulai dari kebutuhan peti mati, APD, obat-obatan, biaya PPKM, bantuan warga yang isolasi mandiri, konsumsi, dan biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit serta kebutuhan lainnya. 

"Permasalahannya sekarang itu frekuensi kasus Covid-19 sedanga tinggi. Anggarannya sebetulnya dicover oleh Kemenkes, tapi harus diback up dulu oleh kita. Makanya anggaran yang ada ini benar-benar dioptimalkan," ucapnya. 

Ivan pun meminta satgas kelurahan yang setiap bulannya menerima anggaran Covid-19 hampir Rp15 juta per bulan untuk benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, serta turun langsung ke perkampungan menyosialisasikan tentang prokes. 

Di samping itu, terkait penanganan warga positif atau isolasi mandiri di wilayahnya harus bisa diberikan bantuan gratis pengobatan secara optimal. 

"Kelurahan harus memaksimalkan anggaran bukan hanya digunakan untuk kegiatan bersifat seremonial sosialisasi, tapi  warga yang terpapar dan sedang isolasi mandiri harus dijamin bantuan penanganannya. Saya ingatkan kelurahan harus optimal dan benar-benar berperan aktif dalam penanganan Covid-19 ini," kata dia. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar